get app
inews
Aa Text
Read Next : Staf Khusus Menteri Ekraf, Bahas Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Kreatif di Aceh

Pemerintahan Mualem - Dek Fadh Bakal Hadapi Tantangan Besar Ekonomi

Kamis, 27 Maret 2025 | 02:24 WIB
header img
Diskusi NGO HAM bertema Mengawal Kebijakan Eksekutif Dalam Rangka Stabilitas Ekonomi, Selasa (25/3/2025).

Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), M Nur menilai pemerintahan Muzakir Manaf dan Fadhlullah akan menghadapi tantangan besar dalam menangani perekonomian Aceh

“Dana Otsus jika tidak diperjuangkan maka akan berdampak pada ekonomi hingga infrastruktur di Aceh,” kata M Nur dalam acara diskusi Koalisi NGO HAM Aceh dengan tema “Mengawal Kebijakan Eksekutif Dalam Rangka Stabilitas Ekonomi”, Selasa (25/3/2025). 

Menurutnya, investasi di Aceh menjadi sektor yang paling banyak gangguan. Dalam beberapa kasus, pemerintah mengundang investor dan malah menyerahkan ke agen, sehingga investor berlindung di tempat yang salah. 

“Perekonomian Aceh tidak baik-baik saja,” ujarnya. Ia menilai, salah satu faktornya adalah karena daya beli masyarakat Aceh yang mulai beralih ke belanja online. Sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur hal ini agar pusat transaksi ekonomi di Aceh kembali hidup. 

“Saya melihat pemerintah Mualem punya kesempatan penuh untuk memperbaiki perekonomian dan sektor kesehatan Aceh,” ucap M Nur. 

Selain itu, Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Fajran Zain menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja merugikan kekhususan Aceh. 

“Perusahaan-perusahaan besar di Aceh harus mengurus izinnya ke pusat. Sehingga keuntungannya dibagi antara perusahaan dan pusat sedangkan Aceh tidak ada,” kata Fajran. 

Ia menyebut efisiensi anggaran 2025 yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto juga akan mengancam realisasi program-program Muzakir Manaf - Fadhlullah. 

“Karena efisiensi anggaran akan berdampak pada Dana Otsus, tentu tidak mudah menekan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. 

Sementara itu, Koalisi NGO HAM, Khairil Arista mengatakan pemerintah Aceh harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi lokal dalam membuat kebijakan agar perekonomian masyarakat semakin meningkat. 

“Gubernur harus memperhatikan ini dalam membuat kebijakan yang dapat memajukan ekonomi masyarakat. Begitu pula orang-orang yang berada di sekitarnya,” Tutup Khairil.

Editor : Didik Ardiansyah

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut