JAKARTA, iNewskutaraja.id — Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya, Keputusan mundurnya Hartarto sebagai Ketua DPP didapat oleh Inewskutaraja.id melalui surat elektronik wa yang disebar melalui platform media sosial.
Informasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Airlangga akan dilakukan dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (13/8/2024) mendatang. Ahad, (11/8/2024)
Airlangga Hartarto telah memimpin Partai Golkar sejak 2017, atau 7 tahun yang lalu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi. Di bawah kepemimpinannya, Golkar berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, dengan berbagai pencapaian di bidang politik dan pemerintahan.
Meski belum ada pernyataan resmi mengenai alasan di balik pengunduran diri ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dito Ariotejo, memberikan indikasi bahwa langkah ini mungkin diambil agar Airlangga dapat fokus pada tugas-tugas pemerintahan.
"Kita tunggu ya resminya.... Mungkin karena akan fokus di pemerintahan," ungkap Dito pada Minggu (11/8/2024).
Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua membuat masyarakat bertanya-tanya terkait pasal mundurnya, terlebih jadwal pemilihan kepala daerah sesaat lagi akan berlangsung, dan banyak calon kepala daerah yang memerlukan rekomendasi dari Partai Nasional termasuk Aceh.
Walau tidak menyebutkan secara pasti alasan kenapa mundurnya Airlangga Hartarto, membuat banyak pihak bertanya-tanya karena kinerja Airlangga yang kini berusia 61 Tahun ini dinilai sangat baik.
"Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, Golkar menguasai 18 persen atau mendapatkan 102 kursi DPR dari seluruh kursi yang diperebutkan. Angka ini fantastis karena perolehan kursi Golkar naik 17 kursi dibandingkan Pemilu 2019," ujar Dr Effendi Hasan, Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip Universitas Syiah Kuala.
Walau tidak berdampak yang signifikan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak nanti, namun pemburuan rekomendasi Kepala Daerah dirasa tidak berpengaruh namun dengan adanya pergantian Ketua DPP Golkar, banyak pihak yang perlu melakukan Lobi kembali terkait pemberian rekomendasi.
"Saat ini kita paham, bahwa Mualem (Muzakir Manaf) sudah mendapatkan Restu dari Partai Gerindra dan Demokrat dan ini bisa menjadi peluang baru bagi Mualem untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar, karena Aceh termasuk basis dari Partai Golkar, dan Termasuk Bustami yang telah diberikan restu dari Partai Nasdem memiliki peluang yang sama maju pada Pemilihan Kepala Daerah Nanti" ujar Efendi Hasan, Pengamat politik Aceh secara santai.
Editor : T Dani