PUKAT Aceh Support Pernyataan Pj Gubernur Aceh Terkait Bimtek di Luar Daerah

ACEH SELATAN, iNewsKutaraja.id - Pusat Kajian Analisis Transaksi (PUKAT) Aceh, menyatakan dukungannya pada pernyataan Pj Gubernur Aceh, Marzuki, prihal penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran yang saat ini terjadi disetiap kegiatan – kegiatan Bimtek dan sejenisnya di luar provinsi Aceh.

Hal ini jelaskan oleh forum peneliti PUKAT Aceh, Adi Irwan menyampaikan terkait setiap kegitan Bimtek perangkat desa yang didalam penelitiannya, ia mengungkapkan fakta-fakta minim atau belum tepatnya sasaran pembangunan didesa keluar Provinsi aceh yang minim manfaat.

Baca Juga

Kerjasama Sebagai Wadah dalam Wujudkan Interprofessional Collaboration yang Efektif

"Kami melihat program ini terus berjalan dengan tidak mempertimbangkan tujuan awal dari hadirnya dana desa tersebut, dana besar di gelontorkan tanpa menghadirkan manfaat untuk pembangunan ekonomi dan desa di Aceh,” unhkapnya kepada iNewsKutaraja.id, Jumat (28/4/2023).

Kemudian, Adi juga menilai kegiatan tersebut alfa dari kajian pemerintah kabupaten di Aceh dan terkesan dipaksakan, sebab pelaksanaannya tanpa didasari musyawarah dan pertimbangan aspek hukum lainya.

” Kami ingatkan DPMG agar lebih berhati-hati dalam melaksakan program dan jangan sampai progam yang dilaksanakan menjadi tak selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat nantinya,” Sambungnya.

Baca Juga

60 Tahun Doni Monardo

Adi juga memberikan pesan kepada inspektorat dikabupaten/kota diaceh agar mau ikut andil dalam ikut melaksanakan pengawasan disetiap perencanaan kegiatan anggaran dana desa, agar tak memunculkan stigma negatif dalam masyarakat dan masalah di kemudian hari. Karna yang disayangkan sekali nantinya hal-hal ini dapat memicu dan mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan desa dan masyarakat diaceh.

"Inspektorat harus hadir dan benar-benar melakukan pengawasan disetiap program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harus bisa dipastikan dengan baik terkait setiap kegiatan yang terlaksana oleh pemerintah kabupaten pada setiap agenda sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah-masalah hukum atau administrasi dikemudian hari,"Tutupnya.

Editor : Khairol Azmin.AR